Lombok Barat – Komisi tiga DPRD Lombok barat soroti target capain pendapatan asli daerah dari sektor parkir karena potensi besar dari sektor ini, tapi pendapatan asli daerah (PAD) yang di hasilkan jauh dari target yang mereka tetapkan sendiri.
Robihatul Khairiyah Sekretaris komisi III DPRD Lobar, mengungkapkan, dari hasil pendalaman mereka , dinas Perhubungan Lobar menargetkan 3,4 Milyar sementara hasilnya pada tahun 2024 hanya 800 juta.
L
” Target ini sangat jauh mereka menargetkan 3,4 Milyar namun hanya 800 juta saja mampu di setorkan” terang Robihatul Khairiyah pada Senin (28/10/2024)
Dirinya juga merinci bahwa sektor parkir ini memiliki potensi besar namun kami khawatir adanya kebocoran PAD, sehingga harus betul-betul dilakukan audit dan pengawasan hingga uji petik untuk membuktikan serapan PAD.
” Ini masih sangat jauh dari capaian , harapan kami untuk peningkatan PAD harus ketat pengawasannya” tegasnya
Sekretaris fraksi Partai Demokrat itu juga meminta Dishub Lobar segera berbenah terkait rendahnya serapan PAD mereka karena sumber PAD mereka sangat banyak,
Salah satu sumbernya adalah parkir, dimana hal ini belum terverifikasi dengan baek, mana saja parkir tepi jalan, pasar, komplek pertokoan dan destinasi wisata yang ada.
“Verifikasi sumber PAD semua di Lobar itu belum tertata dengan baik sesuai clusternya dari parkir tepi jalan hingga destinasi wisata” lanjut Robihatul Khairiyah tokoh perempuan asal Narmada itu
Sementara disisi lain Dishub Lobar memiliki pelabuhan penyeberangan yakni Senggigi – Bali – Tramena, dari informasi yang di dapatkan dermaga pelabuhan Senggigi dengan keadaan yang seadanya seperti itu mampu menyetorkan PAD hingga smester akhir ini, mencapai 300 juta sudah jauh dari target yang di tetapkan.
Terkait persoalan tersebut, PJ. Sekda Lobar Fauzan Husniadi, angkat bicara soal rendahnya capaian dari Dishub tahun ini sesuai dengan kertas kerja OPD sehingga jika mereka tidak bisa mencapai target maka siap-siap di berikan sanksi.
” Mereka sudah sanggup dengan kertas kerja masing-masing OPD kalau gak mampu yang kita sanksi saja” terang Fauzan Husniadi
Pj sekda membeberkan kami tidak mengangkal soal rendahnya capaian itu, kami jadikan sebagai item atau bagian dari proses penilaian kinerja OPD, itu semua sudah dalam pantauan kami, jika ada bocoran seperti temuan dari komisi III maka bagian dari evaluasi nantinya.
” Ya rekomendasi dari komisi tiga kami jadikan bahan evaluasi jika ada kebocoran nanti kami perbaiki” ungkap Fauzan
Harapan kedepan terang PJ. Sekda ini harus lebih rinci dalam laporan dan penerapan sistemnya, jangan sampai ini mengalami kebocoran karena aturan main yang tidak terimplementasi dengan baik.
