Lombok Barat- Ketua DPRD Lombok Barat Lalu Ivan Indaryadi, ultimatum semua organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemda Lobar, untuk tidak main-main dalam menentukan program kerja terutama yang berkaitan dengan OPD penghasil Pendapatan Asli Daerah ( PAD) pasalnya mereka sendiri yang telah menentukan program, mereka pada lembar kerja masing-masing OPD.
Kami ingatkan jangan main-main dengan kami di DPRD” tegas Lalu Ivan Indaryadi di kompleks DPRD Giri Menang pada Selasa (29/10/2024)
Kami minta semua kepala OPD untuk tidak berwakil dalam rapat terbatas bersama dengan semua kepala OPD di Lobar karena jika berwakil maka kami tidak bisa terima dan harus balik kanan atau tidak boleh mengikuti kegiatan.
” Kami tidak mau kepala OPD berwakil karena yang kami bahas adalah KUAPPAS, adalah hal yang sangat penting” jelasnya
Ketua DPRD Termuda di NTB itu juga menegaskan jika kepala OPD harus membawa data yang paling dan tidak di buat-buat berdasarkan kepentingan kelompok tapi harus berorientasi pada kepentingan masyarakat Lobar.
” Jangan banyak bicara harus bawa data kami bicara dan menentukan kebijakan anggaran berdasarkan data yang valid” terangnya
Kami juga mengultimatum supaya semua OPD yang masih memiliki catatan rendah dalam serapan PAD supaya segera selesaikan capaian PAD mereka karena mereka sendiri yang telah berjanji dan membuat program itu sehingga harus di tercapai.
” Jangan pakai lagu lama OPD ini mereka harus mampu mencapai target kalau tidak kepala daerah harus berikan sanksi tegas” ungkapnya
Lalu Ivan merinci ada beberapa OPD yang masih repot merah hingga smester akhir 2024 dari Dishub yang menargetkan 3,5 m, yang tercapai baru 800 juta, kemudian pertanian masih di angka 45 persen, desperindag belum mencapai 80 persen, dan banyak lagi OPD penghasil PAD yang masih raportnya merah.
” Ya harus malu dan mau mundur saja kalau tidak mampu mencapai target karena kami di DPRD serius menggenjot PAD” ungkap Lalu Ivan
Sebelumnya juga PJ bupati Ilham telah menginstruksikan supaya semua kepala OPD menghadiri semua undangan dari DPRD yang membahas KUAPPAS, namun nyatanya kebanyak OPD yang di minta hadir malah terbang ke Jakarta menghadiri eveluasi PJ. Bupati kendati mereka tidak masuk dalam list OPD yang harus menyerahkan data hasil kinerja per triwulan kedua ini.
” Ya kami kan di panggil oleh Mendagri bersama OPD tersebut sehingga harus hadir” singkat Fauzan Husniadi PJ. sekda Lobar
