Lombok Barat- Komisi satu DPRD Lombok Barat, soroti tingginya belanja pegawai di lingkup Pemda Lobar.
Ketua komisi I DPRD Lobar, Akhyar Rosidi memaparkan jika pihaknya menemukan belanja pegawai pemkab Lobar hanya untuk tenaga tenaga non ASN, yang berjumlah 5494 jika di kalkulasikan perbulannya mencapai 4,1 milyar rupiah.
” Kami hitung belanja pegawai non ASN di pemkab Lombok mencapai 4,1 milyar lumayan besar” jelas Akhyar Rosidi pada Rabu (30/19/2024)
Akhyar merinci jika dikalikan setahun dengan total data yang mereka terima dari BKDPSDM, maka total yang akan di bayarkan oleh Pemda kepada para pegawai non ASN di Lobar mencapai 49, 5 milyar rupiah angka ini sangat fantastis.
” 49,5 milyar itu hitungan kami selama setahun sangat besar” jelasnya
Pantas daerah kita ini di katakan sebagai daerah dengan belanja pegawai tertinggi kedua di NTB, karena jika di kalkulasikan lagi dengan data yang di terima, jumlah ASN sebanyak 5585 ditambah dengan tenaga PPPK sebanyak 2558 maka jika di gabungkan angka tersebut di tambah dengan tunjangan, baik TPP dan yang lain maka data kami temukan hampir 1 triliun rupiah belanja pegawai di Lobar selama satu tahun anggaran.
” Kita habiskan 1 triliun untuk belanja pegawai di Lobar, sisanya baru di pergunakan untuk program ke rakyat” rincinya
Sekertaris PKS Lobar itu, tegas meminta adanya rasionalisasi dari pemerintah daerah soal besaran belanja pegawai di Lobar, yang menurutnya tidak seimbang karena fiskal daerah yang sehat seharusnya besaran belanja modal harus lebih besar dari belanja pegawai.
” Besaran belanja modal harus lebih besar dari pegawai” tungkasnya
Pada pembahasan KUAPPAS tahun ini dirinya menekankan pada efisiensi belanja pemerintah yang tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat dirinya menegaskan tentang transfaransi pengelolaan keuangan negara pada setiap OPD, sehingga jelas semua anggaran yang di alokasikan pada lembar kerja OPD tepat dan efisien.
” OPD harus menyerahkan data permohonan belanja atau program dengan transfaran tanpa ada unsur double budgeting” ungkapnya
Sementara itu, PJ. sekda Lobar Fauzan Husniadi menegaskan jika era kepemimpinan baru di pusat ini memang kami akan melakukan efisiensi penggunaan anggaran negara, salah satunya nanti kami review program masing-masing OPD bersama DPRD.
” ya kami segera lakukan review nantinya dengan semua OPD soal efisiensi anggaran yang di minta DPRD” Jelas Fauzan
Pihaknya juga lanjut Fauzan di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pasti akan meneliti satu demi satu program OPD yang di ajukan anggarannya kami akan hapus program yang tidak penting dan tidak berpihak langsung kepada kepentingan masyarakat.
” Ya kami tentu akan hapus nanti di tim TAPD jika ada program seremonial yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat” ungkapnya.
Pemerintah daerah dengan DPRD Lobar saat ini tengah membahas KUAPPS tahun anggaran 2024-2025 tentunya harus di lakukan dengan efektif dan efisien sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat di tengah transisi pemerintahan kebijakan fiskal daerah menjadi penentu juga untuk membangun, Lobar sesuai tagline Lobar Sigap.
Photo ( Ketua Komisi I DPRD Lobar Akhyar Rosidi) dengan editing Redaksi ist
