Lombok Barat- Pasangan Calon (Paslon) nomor 03, Hj Sumiatun-Ibnu Salim atau Manis tak ingin terulang masa kelam kepempimpinan dalam hal ini beberapa Kepala Daerah Pemkab Lombok Barat berkasus hukum hingga berujung dijeruji besi (penjara) seperti yang terjadi beberapa dekade lalu.
Karena itu komitmen Paslon Politisi dan Birokrat ini untuk menciptakan good dan clean governmence dengan memperkuat tata kelola pemerintahan melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hingga lembaga Antirasuah KPK.
Hal ini disampaikan pasangan Hj Sumiatun-Ibnu Salim merespon jawaban dari Paslon 1 atas pertanyaan yang dilontarkan pada Debat Publik Kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Tahun 2024 di Hotel Merumatta Senggigi, Batulayar, Rabu (13/11/2024) malam.
Pertanyaan Cawabup ke Palson 1, terkait langkah antisipasi terjadinya persoalan hukum yang menimpa kepala daerah ataupun wakil kepala Daerah dan kepala OPD di Lobar?.Sebab diketahui selama ini pemerintahan Lobar dalam kepemimpinan politik dan birokrasinya sejarahnya terjerat masalah hukum. Dalam pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, terutama dalam tata kelola Keuangan daerah.
Dalam jawabannya, Paslon Nomor 1 pun memaparkan terkait konsepnya dalam rangka menciptakan Good Governance, dengan penguatan serta transparansi melalui pemanfaatan digitalisasi hingga ke pemerintah desa dan memastikan seluruh desa dapat terfasilitasi fasilitas wifi. Merespon jawaban itu, Ibnu Salim menympaikan jika mendapat mandat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat, pihaknya akan memperkuat Inspektorat kabupaten dalam tiga Aspek Yaitu Penjaminan Mutu, Consulting dan Early Warning System.
“Ini akan kami tuangkan dalam kebijakan daerah,” tegas Calon Wakil Bupati Lombok Barat dari Pasangan Nomor 3, Ibnu Salim. Selain itu, lanjut dia, pasangan Hj Sumiatun-Ibnu Salim akan menggandeng aparat penegak hukum (APH). Mulai dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kejaksaan Negeri (Kejari), hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk melakukan pendampingan dalam rangka memperkuat tata kelola Pemerintahan Lombok Barat. “Kita akan gandeng BPK, Kejaksaan dan KPK,”tegasnya.
Bagi pasangan Hj Sumiatun-Ibnu Salim, menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, tidak hanya sebatas jaringan internet.“Jadi kami bukan lagi sebatas bicara tentang digitalisasi. Tetapi bagaimana konsep tata kelola pemerintahan yang baik, dapat terlaksana dan dituangkan dalam kebijakan kepala daerah,” tandas Ibnu Salim.
