Lombok Barat- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia (RI) Bersama dengan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Bawaslu Kabupaten Lombok Barat (Lobar) menggelar Konsolidasi Media sebagai langkah strategis untuk memperkuat pemberitaan terkait pengawasan tahapan Pilkada Serentak 2024. Acara ini berlangsung di Aruna Hotel, Lombok Barat, Jumat (22/11) dan dihadiri oleh sejumlah insan pers, mahasiswa serta perwakilan Bawaslu dari tingkat pusat hingga daerah.
Dalam sambutannya, Staf Bawaslu RI, Nurliza Mineli, menekankan pentingnya peran media dalam mendukung pelaksanaan pemilu yang bersih, jujur, dan adil. Ia berharap media dapat memberitakan informasi yang baik dan benar, khususnya dalam mengedukasi masyarakat mengenai isu-isu penting seperti netralitas ASN, politik uang, kekerasan berbasis gender, dan pelibatan anak dalam kampanye.
“Kita ingin mengetahui seberapa besar peran media dalam Pilkada Serentak 2024 ini, termasuk saran dan masukan dari teman-teman media terhadap penyelenggara pemilu. Semoga kegiatan ini dapat berlangsung lancar dan membawa manfaat besar,” ujar Nurliza.
Sementara itu, Hasan Basri, Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas Bawaslu NTB, menyampaikan apresiasi kepada media yang telah konsisten mendukung Bawaslu dalam mengawasi seluruh tahapan pemilu dan pilkada. Ia mengungkapkan bahwa tahapan kampanye dan pemutakhiran daftar pemilih menjadi titik krusial yang membutuhkan perhatian lebih, baik dari penyelenggara maupun media.
“Salah satu hal yang masih minim pemberitaan adalah tahapan pemutakhiran daftar pemilih. Padahal, daftar pemilih tetap (DPT) adalah elemen vital dalam memastikan hak pilih masyarakat terpenuhi,” ungkap Hasan.
Hasan juga menyoroti pentingnya media dalam memberikan informasi yang berimbang terkait pengawasan tahapan lain, seperti rekapitulasi suara, penyelesaian sengketa, dan penanganan pelanggaran.
Konsolidasi ini menjadi ajang untuk memperkuat sinergi antara media dan Bawaslu dalam mewujudkan Pilkada Serentak 2024 yang demokratis di NTB. Melalui peran media, informasi terkait pelanggaran maupun pengawasan dapat tersampaikan secara transparan kepada masyarakat, sekaligus meningkatkan partisipasi publik dalam setiap tahapan.
Hasan menambahkan, media diharapkan tidak hanya fokus pada isu-isu yang populer, tetapi juga memberikan perhatian pada aspek teknis yang jarang disorot, seperti pemutakhiran DPT dan penggunaan hak pilih di tingkat TPS.
“Melalui pemberitaan yang masif dan edukatif, media dapat membantu mendorong kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu, sehingga proses demokrasi berjalan sesuai harapan,” kata Hasan.
Dengan terselenggaranya konsolidasi media ini, Bawaslu NTB optimis dapat meningkatkan kualitas pengawasan dan keterlibatan masyarakat dalam Pilkada Serentak 2024. Media diharapkan terus menjadi mitra strategis dalam menjaga netralitas, transparansi, dan keadilan selama seluruh tahapan pemilu berlangsung.
Kegiatan ini menjadi langkah nyata dalam memastikan Pilkada Serentak 2024 di NTB tidak hanya menjadi ajang demokrasi, tetapi juga membawa manfaat besar bagi pembangunan masyarakat di masa depan.
