Lombok Barat – Puluhan pemuda yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Kuripan Selatan mendatangi kantor desa di Kecamatan Kuripan, Lombok Barat, Kedatangan mereka bertujuan untuk menyampaikan 9 poin tuntutan kepada Kepala Desa Kuripan Selatan, terkait transparansi dan pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD/ADD) pada Rabu (12/2/2025)
Dalam aksinya, para pemuda dipimpin oleh Hanan Yuda selaku koordinator umum, yang menyuarakan berbagai aspirasi untuk mempertanyakan arah kebijakan pemerintahan desa yang dinilai tidak sesuai dengan visi dan misi sebelumnya. Salah satu poin utama yang disoroti adalah kurang transparannya pengelolaan anggaran dana desa, serta sejumlah permasalahan lain terkait pembangunan infrastruktur dan kebijakan desa.
“Kami pemuda ingin juga adanya transparansi dana desa ini dan kami bisa mengakses dana tersebut” tegas Hanan yuda
Hanan bersama masa aksi aliansi pemuda melayangkan 9 tuntutan kepada pemdes Kuripan Selatan, seperti
Ketidakmampuan Kepala Desa merealisasikan visi dan misi yang telah dijanjikan.
Penyertaan modal untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang tidak memberikan Pendapatan Asli Desa (PADes) secara signifikan.
Indikasi pembengkakan anggaran desa dalam pembangunan fasilitas olahraga (Sorga Desa) serta penyimpangan tujuan dalam implementasi kegiatannya.
” Kami inginkan kemana anggaran desa itu di alokasikan dan bagaimana keberpihakannya kepada masyarakat luas” lanjutnya
Dirinya juga menyoroti adanya dugaan penyalahgunaan jabatan dalam menjalankan roda pemerintahan desa. Pengabaian dampak lingkungan akibat pengerukan galian C yang tak terkendali.
Selainnya itu kurangnya pembinaan terhadap pemuda desa sebagai generasi penerus.Minimnya pengadaan lampu jalan untuk kebutuhan masyarakat.Desakan untuk mencopot Kepala Desa dari jabatan jika tidak mampu memenuhi tuntutan.
“kami pemuda juga ingin di libatkan dalam setiap kegiatan desa” tegasnya
Massa aksi juga mendesak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) agar bersikap tegas dan lebih kritis terhadap masalah yang terjadi di desa.
Hanan juga menegaskan, aksi ini merupakan bentuk peringatan bagi pemerintah desa agar bersikap lebih transparan dan tidak sewenang-wenang dalam mengambil kebijakan, terutama yang berkaitan dengan alokasi anggaran dan pembangunan desa. Ia menambahkan bahwa jika tuntutan ini tidak segera direalisasikan, pihaknya akan datang kembali dengan aksi yang lebih besar dan menuntut Kepala Desa untuk mengundurkan diri dari jabatannya.
“Ini adalah langkah awal kami. Jika tidak ada tindak lanjut, kami akan mengepung kembali kantor desa dengan jumlah massa yang lebih besar. Kami ingin memastikan bahwa kepentingan masyarakat desa benar-benar diutamakan,” tegas Hanan.
Ditemui di tempat terpisah, Kepala Desa Kuripan Selatan, Satriawan, memberikan tanggapan terhadap aksi yang dilakukan oleh puluhan pemuda tersebut. Ia menyampaikan apresiasi kepada generasi muda yang peduli terhadap desanya.
“Alhamdulillah, saya sangat mengapresiasi kehadiran anak-anak muda ini. Mereka menunjukkan kepedulian atas kemajuan desa kita bersama,” ucap Satriawan.
Terkait 9 tuntutan yang diajukan, Satriawan menyatakan telah menandatangani kesepakatan untuk merealisasikan poin-poin tersebut secara bertahap. Ia menambahkan bahwa semua kebijakan memerlukan proses untuk diimplementasikan.
“Kami tentu akan memprioritaskan tuntutan mereka sesuai dengan kemampuan desa. Namun, perlu diingat bahwa semua akan kami jalankan secara bertahap. InsyaAllah, ini adalah komitmen kami untuk membangun desa menjadi lebih baik,” jelasnya.
Aksi ini memunculkan berbagai respons dari warga desa Kuripan Selatan, yang sebagian besar berharap tuntutan ini dapat mendorong pemerintah desa lebih transparan dan akuntabel dalam pengelolaan anggaran. Selain itu, mereka juga mendukung peran aktif pemuda dalam menyuarakan aspirasi masyarakat.
“Semoga ini menjadi momentum perubahan yang lebih baik untuk desa kita. Kami sangat mendukung langkah-langkah pemuda yang kritis dan peduli terhadap desanya,” ujar salah seorang warga yang tidak mau disebut namanya.
Kasus yang terjadi di Kuripan Selatan ini merupakan salah satu contoh bagaimana isu transparansi Dana Desa masih menjadi permasalahan di berbagai wilayah Indonesia. Sejak program Dana Desa diluncurkan, banyak pihak menilai bahwa pengelolaan anggaran desa kerap menjadi sorotan karena indikasi penyalahgunaan, pelaporan yang tidak sesuai, dan minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan.
Peran aktif masyarakat, termasuk pemuda seperti yang terjadi di Kuripan Selatan, sangat penting untuk menciptakan pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan berpihak pada rakyat. Hal ini sejalan dengan semangat demokrasi desa yang mengutamakan partisipasi warga dalam setiap keputusan penting.
Di sisi lain, pemerintah desa juga dituntut untuk mampu menggunakan anggaran secara cermat, tepat sasaran, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang telah disepakati bersama.
“Kami juga mendesak supaya penggunaan dana desa berpihak kepada masyarakat” teriak massa aksi
Setelah puas menyampaikan aspirasinya aliansibpemuda Kuripan selatan kemudian membubarkan diri dengan tertib.
Namun mereka mengingatkan bahwa Aksi Aliansi Pemuda Kuripan Selatan di Kantor Desa adalah cerminan semangat generasi muda yang peduli terhadap pembangunan dan transparansi pemerintah di tingkat desa. Respons positif Kepala Desa atas tuntutan tersebut memberikan harapan akan perubahan ke arah yang lebih baik. Namun, implementasi janji secara nyata tetap menjadi kunci untuk menjawab keresahan masyarakat. Apabila tuntutan ini tidak segera direalisasikan, besar kemungkinan aksi lanjutan dengan eskalasi yang lebih besar akan terjadi.
