Mataram- Ketua DPRD Kota Mataram H. Abdul Malik menegaskan bahwa pemulangan konsep CPD Continuing Professional Development (Pengembangan Profesional Berkelanjutan)
dan berbagai teknis kebijakan yang diberikan kepada daerah harus berorientasi pada efisiensi anggaran serta kepentingan masyarakat luas.
“Kalau hal-hal teknis diberikan ke daerah, tentu yang paling utama adalah efisiensi anggaran. Efisiensi ini menjadi salah satu bentuk kekhawatiran sekaligus perhatian kami, sehingga muncul berbagai evaluasi terhadap konsep CPD yang sedang berjalan,” ujar H. Abdul Malik, Senin, 30/3/ 2026.
Ia menjelaskan, dalam pelaksanaannya pemerintah daerah perlu mengedepankan prinsip bertahap, terutama dalam pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Prinsipnya kita evaluasi dulu secara bertahap. Nanti kita lihat seperti apa hasilnya, termasuk infrastruktur seperti jalan, jalur sepeda, dan fasilitas lainnya. Kita harus melihat siapa yang benar-benar menggunakan dan bagaimana manfaatnya di masyarakat,” jelasnya.
Menurutnya, sebagai representasi masyarakat, DPRD terus menerima berbagai aspirasi dan masukan setiap hari, sehingga kebijakan yang diambil harus benar-benar menjawab kebutuhan riil warga.
“Kami ini representasi masyarakat. Setiap hari kami menerima berbagai masukan dari masyarakat, jadi semua kebijakan harus berangkat dari kebutuhan mereka,” katanya.
Terkait kondisi fiskal daerah, Abdul Malik menyebut pada tahun 2026 pemerintah daerah terus berupaya memperkuat pendapatan melalui optimalisasi sektor pajak, retribusi, dan pendapatan lain-lain yang sah.
“Pertumbuhan fiskal kita ke depan harus diperkuat dari sektor pajak, retribusi, serta aset-aset daerah yang selama ini belum berfungsi maksimal. Ini yang terus kita dorong,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti pentingnya inovasi daerah di tengah tekanan efisiensi anggaran, termasuk langkah-langkah lobi ke pemerintah pusat dan pihak swasta guna mendukung pembangunan.
“Daerah diminta untuk terus berinovasi. Mana yang bisa kita perjuangkan ke pusat, mana yang bisa kita dorong melalui kerja sama dan lobi-lobi strategis, termasuk untuk pasar dan infrastruktur lainnya,” tegas Abdul Malik.
Lebih lanjut, ia menyebut efisiensi anggaran tidak boleh menghambat pelayanan publik, melainkan harus menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah yang lebih efektif dan tepat sasaran.
“Dengan pengelolaan kemampuan keuangan daerah yang baik, kita harus tetap bisa menjalankan program prioritas untuk masyarakat,” pungkasnya
