Lombok Barat- Soal kisruh PMI Lombok Barat, panitia musyawarah Kabupaten PMI Lobar ke XIV, yang di selenggarakan pada 20 Maret Kemarin akhirnya angkat bicara.
Ketua panitia yang disampaikan oleh, presidium sidang saat muskob Lalu Samsurizal menjelaskan jika semua tahapan pada proses Muskab PMI Lobar telah dijalankan sesuai dengan AD/ART organisasi kemanusiaan itu.
” Kami menjalankan semua aturan AD/ART organisasi selama Muskab PMI” terang Samsurizal pada Juma’at 11/04/2025.
Rizal, juga menerangkan Jika pihaknya setelah memilih ketua Ketua baru sesuai mekanisme, namun terdapat beberapa orang dari teman teman, yang tidak mengakui jalannya Muskab, Padahal pihaknya sudah menjalankan proses sesuai dengan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Yang di pilih langsung oleh pemilik suara dari PMI ranting kecamatan di Lobar dan relawan.
” Tiga orang workout, tanpa alasan kendati demikian kami berupaya sampai skor tiga kali untuk meminta mereka kembali namun banyak alasan mereka” jelas pria yang sudah 30 tahun di PMI Lobar itu
Proses pemilihan Ketua PMI Lobar lanjutnya, terdapat 13 hak suara yang diperebutkan . Sebanyak 10 dari Kecamatan, 1 dari PMI Daerah kemudian 1 dari forum relawan di tambah 1 dari pengurus cabang PMI Kabupaten Lombok Barat. Dalam prosesnya sudah lebih dari korum karena 11 orang memilih ketua.
“Ketua terpilih saat itu memperoleh 10 ditambah satu dari pengurus Berarti 11 orang yang memilih” tegasnya
Rizal mengungkapkan jika mengacu k pada peraturan Organisasi(PO) semua proses sudah sesuai dengan AD/ ART pemilihan dengan berita acara dan mekanisme Muskab lalu dari sisinya mana prosesnya di klaim tidak memenuhi unsur kebasahan.
” Kami pertanyakan sikap provinsi yang seharunya menjadi mediator bagi kabupaten bukan malah membiarkan situasi seperti ini” tanyanya
Soal adanya Plt di tubuh PMI Lobar Rizal sendiri, tidak memahami kalau ada Plt. Karena jika merujuk pada AD/ ART dan PO organisasi itu, tidak ada penunjukan langsung PLT hal tersebut bisa di cari dasar hukumnya di ad/art baik pasal perpasal atau BAB per BAB . Hanya menyebutkan, apa bila terdapat Cabang atau Kota yang tidak melaksanakan Muscab selama tiga bulan berturut-turut, maka PMI Daerah akan turun tangan dan bisa mengadakan Muskab selanjutnya.
“Adapun AD/ART hanya bisa di rubah di tingkat Munas dan tidak mudah merubahnya ,” terang dia.
Sementara itu tudingan terkait isu SK, yang diduga dirubah tanpa melalui musyawarah bersama pengurus ranting dan dianggap malladministrasi? Itu mungkin pada tataran kepengurusan SK terdahulu. Berdasarkan informasi, bahwa SK yang terbaru ini terhitung per 2020 sampai 2025.
Mereka yang protes kemarin itu rupanya di SK kan 2014 sampai 2019. Sehingga dianulir lagi kepesertaannya karena SK nya sudah kadaluarsa. Inilah yang menjadi dasar protes mereka.
“Sayakan berpatokan pada SK yang terbaru. Artinya mereka itu tidak memiliki hak suara untuk itu” tegasnya
Sehingga menurutnya patut Kita luruskan, tidak ada malladministrasi seperti tudingan mereka.
Sementara, Ketua terpilih Tarmizi mengatakan, sebagai Ketua terpilih pada muskab XIV bulan lalu, prinsipnya tetap mengikuti ketentuan yang sudah diatur dalam organisasi. Dalam proses pemilihan sudah di lakukan dengan mekanisme PO organisasi dan AD/ART
Bahkan, dirinya mendapat dukungan dari ranting ranting itu tertuang dalam hitam diatas putih.
“Kami telah melalui proses sesuai aturan organisasi sehingga ketika ada persiapan silahkan di selesaikan sesuai aturan yang diatur organisasi” ujarnya.
Kemudian soal munculnya PLT Ketua PMI terang Kejet panggilan akrabnya tidak begitu faham soal dasar aturan yang di pakai oleh pengurus wilayah PMI NTB.
“Soal Plt ditubuh PMI saya tidak tahu. Saya juga tidak faham legalitas atau dasar hukum apa yang di gunakan,” tuturnya
Kendati demikian pihaknya tetap menyelesaikan tahapan hingga menyerahkan hasil semua ke PMI daerah, pihaknya juga dalam waktu dekat akan memenuhi undangan dari PMI pusat untuk menjelaskan duduk persoalan PMI Lobar pada Muskab kemarin.
” Dalam waktu dekat juga kami di undang PMI pusat untuk menjelaskan semua persoalan tersebut” Ungkapnya
Lebih jauh Kejet berharap semua program PMI yang ada di depan mata bisa di jalankan karena persoalan kemanusiaan tidak boleh terhalang dengan kisruh soal kepemimpinan di tubuh PMI.
