Koordinasi Dengan Bawaslu Lobar, Pj. bupati Lobar Di Kantor Bawaslu
Lombok Barat- Untuk mensukseskan pelaksanaan Pilkada Serentak 27 Nopember 2024 mendatang, Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat menggelar rapat koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lombok Barat. di Kantor Bawaslu Lobar di Gerung.
Dalam kesempatan tersebut Pj Bupati Lombok Barat H. Ilham menyampaikan kegiatan koordinasi ini dilaksanakan untuk mensukseskan pelaksanaan Pilkada serentak. Ia mengatakan Pemkab Lobar juga telah melaksanakan koordinasi dengan KPU Lombok Barat beberapa waktu lalu. Hal ini untuk menjalankan mandatori pemerintah pusat dalam mensukseskan pelaksanaan pilkada. “Koordinasi ini kita laksanakan untuk mensukseskan pilkada agar berjalan aman dan sukses sehingga kondusifitas daerah tetap terjaga” ujarnya.
Ilham mengatakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat telah mengeluarkan surat edaran terkait dengan netralitas ASN. Hal ini sebagai langkah nyata Pemda dalam mewujudkan netralitas ASN dalam pemilikada. Hal ini diperlukan karena tertuang dalam peraturan perundang undangan. Karenanya ia meminta agar ASN dapat netral dan tidak berpolitik praktis. Tentunya Pemerintah Daerah mendukung langkah bawaslu dalam menegakan peraturan perundang undangan terkait netralitas ASN. “Semua ASN harus netral dan jangan berpolitik praktis sesuai dengan perintah undang undang. Mari kita jaga bersama kondusifitas daerah sehingga agenda pembangunan berjalan dengan baik dan lancar” ujarnya.
Sementara itu Ketua Bawaslu Lombok Barat Rizal Umami mengatakan koordinasi ini sangat diperlukan untuk bersama sama mensukseskan pilkada serentak di Lobar. Ia mengatakan pihak mengapresiasi dan berterima kasih kepada Pemerintah Daerah yang mendukung penuh bawaslu dalam menjalankan tugas sesuai dengan undang undang. Termasuk dalam hal pengawasan dan penindakan terkait netralitas ASN. Hal ini sebagai wujud nyata kolaborasi Pemerintah Daerah dengan pengawas pemilu dalam mensukseskan pilkada serentak di Lombok Barat. “Koordinasi ini sangat penting dalam mensukseskan pelaksanaan pilkada serentak bulan nopember 2024 mendatang. Sehingga dapat berjalan lancar dan kondusif” ujarnya.
Lebih lanjut pihaknya mengatakan pihaknya akan tetap berkoordinasi dengan Pemda dan Satpol PP dalam penertiban APS maupun APK yang menyalahi aturan. Dalam hal ini Bawaslu akan saling dukung bersama Sat Pol PP untuk menindak dan menertibkan APS maupun APK yang menyalahi tersebut. Hal tersebut agar pelaksanaan pilkada sesuai dengan peraturan yang berlaku dan berjalan dengan damai serta kondusif. “Semoga pilkada serentak berjalan dengan lancar dan damai. Mari kita bersama sama kita jaga Kondusifitas dan keamanan saat Pilkada serentak,” harapnya.