MATARAM – Gabungan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Nusa Tenggara Barat (NTB) secara resmi melayangkan ultimatum keras terkait dugaan praktik mark-up anggaran pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pulau Lombok. Mereka mendesak transparansi penuh dalam waktu 24 jam atau kasus ini akan dibawa ke ranah hukum.Persoalan Serius, Bukan Sekadar Administrasi Dalam pernyataan resminya, Gabungan LSM NTB menegaskan bahwa ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan dan kualitas material di lapangan bukan merupakan kesalahan administratif biasa. Mereka menilai kondisi fasilitas yang ada tidak mencerminkan besaran anggaran negara yang dilaporkan.
“Ini bukan hal yang bisa ditutup dengan klarifikasi normatif. Setiap rupiah adalah amanah rakyat” jelas Faturahman pada Senin (2/3/2026)
Kami sudah mengantongi dokumentasi, laporan masyarakat, dan melakukan pemantauan langsung,” tegasnya
Dirinya mengurai Ini adalah persoalan serius yang menyangkut uang rakyat.
Anggaran yang digunakan dalam program MBG bersumber dari keuangan negara. Setiap rupiah di dalamnya adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral.
” Setiap rupiah anggaran negara harus jelas pertanggung jawabannya” lanjutnya
Ketika di lapangan ditemukan ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan, kualitas material yang jauh dari standar, serta kondisi fasilitas yang tidak mencerminkan besaran anggaran yang dilaporkan, maka publik berhak mencurigai adanya penyimpangan.
Kami sudah mengantongi dokumentasi.
Kami sudah menerima laporan masyarakat.
” Kami sudah melakukan pemantauan langsung.
Dan kami tidak akan mundur satu langkah pun. Tegasnya
Kami menilai bahwa apabila dugaan ini benar, maka telah terjadi bentuk pengkhianatan terhadap masyarakat Pulau Lombok, baik di Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah, maupun Lombok Timur dan Kota Mataram. Pengkhianatan terhadap kepercayaan publik jauh lebih berat daripada sekadar pelanggaran prosedur.
Dalam waktu 1 x 24 jam sejak pernyataan ini dipublikasikan, Kepala Perwakilan Pemenuhan Gizi Bali Nusa Tenggara dan Korwil BGN NTB wajib.
Klarifikasi Terbuka, Menyampaikan penjelasan resmi kepada publik terkait dugaan penyimpangan, Transparansi Dokumen, Membuka dokumen perencanaan, RAB, kontrak kerja, hingga laporan pertanggungjawaban. Audit Investigatif, Mengumumkan jadwal audit independen yang melibatkan pengawasan publik.Ancam Lapor Polisi hingga Bersurat ke Presiden jika dalam batas waktu yang ditentukan tidak ada respon konkret, Gabungan LSM NTB telah menyiapkan empat langkah strategis sebagai bentuk pengawalan kasus, Melaporkan dugaan tindak pidana ke Polda NTB.
Pihaknya akan menggelar konsolidasi besar-besaran bersama elemen mahasiswa dan pemuda di seluruh wilayah NTB.
“Kami tidak memiliki kepentingan politik. Kami berdiri atas nama kontrol sosial. Jika ada yang merasa terusik, jawabannya sederhana: Buktikan anggaran digunakan dengan benar dan buka datanya,” pungkas
Pihak Korwil BGN NTB berjanji akan memperbaiki setiap kekurangan dari para mitra dapur yang di keluhkan oleh semua Wali murid atau penerima bantuan MBG tersebut.
