Lombok Barat – Sejumlah warga dan pedagang yang tergabung dalam forum masyarakat presak dan Narmada yang beraktivitas di kawasan wisata Taman Narmada menggelar aksi unjuk rasa di depan gerbang masuk taman bersejarah tersebut. Massa menyuarakan penolakan keras terhadap rencana eksekusi paksa tempat berjualan mereka dan menuntut perbaikan tata kelola manajemen pada Kamis (16/4/2026)
Korlap Aksi Supriyadi menegaskan jika masyarakat menolak keras kebijakan yang diterapkan oleh management PT. Tripat yang telah mengusir para pedagang dan UMKM yang telah lama berjualan di dalam areal taman dan di relokasi ke areal parkiran.
” Kami masyarakat UMKM taman Narmada menolak keras pengusiran oleh management PT. TRIPAT” Tegas Supriadi
Selain itu juga dirinya menyoroti sikap dari Dirut PT. Tripat Wewe Anggraini yang memaksa warga pedagang untuk menandatangani surat pernyataan dan kesanggupan soal sewa yang terlampau besar bagi pedagang sehingga mereka terpaksa harus keluar dari areal taman Narmada
” Kami menilai ini adalah bentuk kesewenang-wenangan pihak PT. Tripat yang sangat merugikan masyarakat yang secara turun temurun beraktivitas di sini” jelasnya
Dirinya meminta bupati untuk melakukan evaluasi terhadap direktur PT. Tripat ini yang terlalu jauh melampaui kewenangannya dalam mengelola taman narmada.
Sementara itu, Pewakilan salah satu pedagang Zuhriati melayangkan tuntutan tegas kepada Bupati Lombok Barat untuk segera mencopot Direktur Taman Narmada, Wewe Anggraini, Manajemen saat ini dianggap telah melupakan kearifan lokal dalam mengambil kebijakan.
Warga menegaskan bahwa, Taman Narmada adalah Taman Rakyat, sehingga Taman Narmada adalah milik rakyat, bukan milik pribadi pejabat tertentu.
“Kami meminta bupati copot direktur tripat ini, sangat merugikan masyarakat kecil dan lebih mementingkan kelompok tertentu saja” terang Zuhriati
Dirinya mengurai bahwa segala bentuk kebijakan yang diambil di area taman harus senantiasa berbasis pada kearifan lokal dan melibatkan masyarakat sekitar karena taman narmada adalah milik masyarakat bukan milik direktur PT. Tripat atau Bupati Lombok Barat.
“Ingat bahwa taman ini adalah taman milim rakyat bukan milik Dirut Tripat Dan lobar/">Bupati Lobar” terangnya
Selain masalah lokasi UMKM, massa juga menyoroti akses publik seperti tempat pemandian atau tempat yang ada di kawasan tersebut. Mereka meminta aparat untuk menjamin keamanan masyarakat yang ingin beraktivitas di sana.
Sementara itu, hingga waktu yang ditentukan massa aksi telah lama menunggu supaya Dirut PT. Tripat untuk bersedia menemui mereka namuan pihaknya belum mau untuk menemui masyarakat maupun perwakilan pedagang.
