Malang- Pemerintah Provinsi NTB kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan meraih dua penghargaan dalam ajang Indonesia Halal Ecosystem Summit & UB Halal Metric Awards Ceremony 2026 yang digelar di Auditorium Algoritma Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, Malang, Selasa (5/5).
Provinsi NTB berhasil meraih Gold Award kategori Halal Ecosystem dan Bronze Award kategori Innovation, Collaboration and Public Empowerment (ICPE). Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dan kontribusi NTB dalam membangun ekosistem halal, khususnya di sektor publik dan wisata syariah.
Penghargaan tersebut diserahkan oleh Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) RI didampingi Direktur Jenderal Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI serta Rektor Universitas Brawijaya.
Penilaian dilakukan melalui metode self-reporting dengan lima indikator utama, yakni kebijakan, infrastruktur dan layanan, edukasi dan riset, serta keberlanjutan ekosistem halal.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, yang hadir menerima penghargaan menyatakan bahwa ekosistem ekonomi Islam di NTB telah tumbuh dan berkembang sejak lama. Fondasi awal ekosistem tersebut dibangun pada masa kepemimpinan Gubernur NTB periode 2008–2018, TGB M. Zainul Majdi.
“Beliau waktu itu memulai dengan meng-introduce 2 hal. Satu wisata halal kemudian kedua mengintroduce, memulai proses untuk mengubah sistem bank BPD kami. Jadi BPD kami itu sudah hijrah. Kemudian kami meneruskan dan mematangkan proses yang sudah ada. Hari ini di institusi keuangan kami, Alhamdulillah Bank NTB Syariah, 1 dari 3 BPD yang sudah syariah. Dan Jamkrida baru saja kami syariahkan, kemudian BPR NTB juga dalam proses konversi ke syariah. Nanti seluruh institusi keuangan ini akan kami konsolidasikan, menjadi satu. Sehingga Bank NTB Syariah nantinya akan menjadi holding untuk seluruh sistem keuangan di NTB”, terang gubernur.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga memaparkan perkembangan signifikan industri halal di NTB. Ia menyebutkan bahwa pada 2021 hanya terdapat 92 produk bersertifikat halal, sementara hingga akhir 2025 jumlahnya meningkat menjadi sekitar 22.500 produk.
“Kalau momentum ini terjaga dalam 10 tahun, jumlah produk halal kami akan sama dengan penduduk kami yang 5,7 juta. Kalau momentum ini bisa kami jaga”, katanya.
Gubernur menjelaskan bahwa sertifikasi halal di sejumlah negara Eropa, menjadi standar tertinggi karena tidak hanya mencakup bahan baku, tetapi juga proses produksi, pengemasan, distribusi, hingga aspek etika dalam produksi.
Menurutnya, pengembangan ekosistem halal membutuhkan orkestrasi yang kuat dari pemerintah, tidak hanya melalui kebijakan, tetapi juga peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat.
Ia menekankan bahwa keberlanjutan ekosistem halal sangat bergantung pada pembangunan sistem yang kuat, bukan sekadar pencitraan.
“Kalau kita mau cari popularitas saja, hari ini populer, besok kita pergi, itu hilang. Tetapi mereka yang invest di sistem, dia pergi, sistem tetap ada disitu. Kalau kita boleh memilih, mungkin kita akan memilih punya orang-orang yang bagus dan sistem yang bagus. Tapi sayangnya itu terlalu ideal. Kalau kita boleh memilih antara sistem yang baik dengan sumber daya yang baik, lebih baik kita memilih sistem yang baik dulu karena di sistem yang baik, orang yang didalamnya pun akan jadi bagus”, pungkasnya.
Sementara itu, Rektor Universitas Brawijaya, Prof. Widodo, menyampaikan bahwa pengembangan ekosistem halal menjadi salah satu fokus utama riset di kampus tersebut.
Ia menegaskan bahwa Halal Metric merupakan satu-satunya instrumen penilaian praktik halal di perguruan tinggi, pemerintah, dan industri yang bertujuan mendorong praktik halal yang etis dan berkelanjutan.
“Halal saat ini telah menjadi platform baru dalam industri global. Bahkan tidak hanya soal agama, tetapi juga standar kualitas, kebersihan, dan kepuasan konsumen,” ujarnya.
Senada dengan itu, Kepala BPJPH RI, Ahmad Haikal Hassan, menekankan bahwa ekosistem halal kini telah bertransformasi menjadi kekuatan ekonomi global.
“Halal hari ini bukan hanya kewajiban, tetapi sudah menjadi standar baru. Di dunia internasional, halal dipandang sebagai produk premium—lebih bersih, lebih berkualitas, dan menjadi penggerak ekonomi baru,” jelasnya.
Ia menambahkan, pemerintah terus mendorong percepatan pengembangan ekosistem halal melalui regulasi yang berpihak pada pelaku usaha kecil, kolaborasi lintas kementerian, sosialisasi masif, serta digitalisasi sistem sertifikasi halal.
Dengan capaian penghargaan ini, Pemerintah Provinsi NTB optimistis penguatan ekosistem ekonomi syariah dan wisata halal, akan semakin memperkokoh posisi daerah sebagai salah satu pusat industri halal nasional yang berdaya saing global.
